Pelantikan Pejabat Eselon III lingkup KKP  Senin, 7 Mei 2012 bertempat di  Lt.14 Gedung Mina Bahari II dipimpin oleh Dr. Ir. Gellwynn Jusuf, M.Sc selaku Sekretaris Jenderal KKP. Bapak Dr. Asnawi, MS, selaku Kepala Bagian Tata Usaha BBPSEKP dilantik menjadi Kepala Bagian Keuangan dan Umum pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sedangkan Bapak Pieter Amalo, STP, MM dari BPSDMKP akan menggantikan posisi Dr. Asnawi, MS sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Jakarta, BBPSEKP- Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, menggandeng Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya (UB) Malang yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2012. Menerapkan konsep ''blue economy'' di Perairan Jawa Timur. Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) Dr. Agus Heri Purnomo diundang sebagai pembicara. Menurut Kepala BBPSEKP, Dr. Agus Heri Purnomo, bahwa untuk mendukung implementasi blue economy di perairan Indonesia memerlukan dukungan dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan NGO. Pnerapan konsep blue economy disetiap negara bisa berbeda-beda tergantung dari kondisi perairan masing-masing negara.

Dua Pustakawan dari Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) yaitu Arfah Elly, A.md dan Siti Nurhayati, S.Sos ditunjuk oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan Perikanan (BalitbangKP) sebagai tim pemantauan penyelenggaraan perpustakaan lingkup Balitbang KP. Penunjukkan ini sebagai penghargaan bagi BBPSEKP.

Hari Senin tanggal 23 April 2012 Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) dan Balai Besar Penelitian Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) menyelenggarakan Workshop Pengembangan  “Blue Economy” dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Bertempat di IPB International Convention Center, Bogor. Acara dibuka oleh Kepala Balitbang Kelautan dan Perikanan Prof. Dr. Rizald Max Rompas. Workshop diikuti oleh Direktorat Teknis Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Non Government Organization, pusat kajian dan universitas, media atau jurnalis, serta peneliti lingkup BBPSEKP.